HaluaNusantara.com
PANGKALPINANG – Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel), Suganda Pandapotan Pasaribu memaparkan laporan capaian kinerja triwulan II 2023 kepada Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis (5/10/203), di Kantor Itjen Kemendagri, Jl. Medan Merdeka, Jakarta.
Pelaksanaan evaluasi kinerja Pj Gubernur Suganda dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, Tomsi Tohir serta dihadiri Tim Evaluator, diantaranya Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga, Hoiruddin Hasibuan, Teguh Narutomo, Direktur
Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah, Imelda, M. Husin Tambunan, Rustam Mansur, dan Ucok Abdulrauf Damenta.
Dihadapan Tim Evaluator, Pj Gubernur Suganda memaparkan capaian kinerja dalam rentang waktu sejak 30 Juni sampai dengan 29 September 2023 yang menjadi indikator penilaian khususnya pada aspek penyelenggaraan pemerintahan, aspek pembangunan dan yang terakhir aspek kemasyarakatan.
“Capaian ini meliputi program pelayanan kesehatan, pendidikan, pengentasan stunting, penanganan kemiskinan ekstrim, penanganan inflasi, sampah, penyediaan air bersih, bantuan sosial, dana pemilu, infrastruktur sarana dan prasarana, peningkatan SDM, kepegawaian, dan inovasi. Dan secara keseluruhan, berdasarkan data serapan anggaran sudah mencapai kisaran 57 persen,” tuturnya.
Kedepan, ia berharap sinergisitas, pengawasan serta evaluasi realisasi anggaran dapat semakin optimal, dan ditargetkan bisa mencapai hingga 95 persen.
Menanggapi paparan yang disampaikan Pj. Gubernur Suganda, Tim Evaluator menyampaikan beberapa arahan dan saran terkait utamanya terkait penanganan inflasi, percepatan penuntasan kemiskinan ekstrim, stunting, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyerapan anggaran, serta instrumen lainnya guna mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Negeri Serumpun Sebalai.
Irjen Kemendagri, Tomsi Tohir dalam arahannya secara keseluruhan menekankan dua hal, yakni akurasi data dan anggaran untuk program yang tepat sasaran sehingga dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Berapa data real stunting, kemiskinan ekstrim serta berapa anggaran yang tersedia. Perkuat koordinasi dengan kabupaten/kota, sehingga pengalokasian anggaran serta intervensinya dapat dilakukan secara tepat sasaran,”ujarnya.
Terkait penanganan kemiskinan ekstrim, Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga menyarankan agar penanganan kemiskinan ekstrim juga dilakukan dengan pembentukan tim khusus sama halnya yang dilakukan Pemprov. Kep. Babel untuk penanganan stunting.
“Intervensi dapat dilakukan dengan pembentukan tim khusus untuk memperkuat data hingga eksekusi. Misalnya dengan program Bapak/Orangtua Angkat. Kembali perkuat sinergi, jika semua provinsi ikut masalah ini cepat tuntas,”ujarnya.
Lebih lanjut Teguh mengungkapkan bahwa evaluasi kinerja ini pada prinsipnya juga merupakan evaluasi secara lembaga.
“Sehingga catatan dan saran yang disampaikan tim evaluator dapat dilakukan tindak lanjutnya sehingga laporan kinerja di Triwulan III dapat lebih baik,” pungkasnya.
