Haluanusantara.com
TOBOALI – Gerakan Aliansi Masyarakat Bangka Belitung (GAM Babel), akan melakukan unjuk rasa di Kantor Gubernur Babel pada 14 Maret 2023 mendatang. Aksi damai yang akan melibatkan para pelaku tambang ini dipicu kegerahan masyarakat atas kebijakan Pj. Gubernur Babel, Ridwan Djaamaluddin soal penertiban tambang tanpa solusi.
Seperti disampaikan oleh ketua GAM Babel Batara Harahap kepada wartawan, kebijakan Pj. Gubernur, yang sekaligus Dirjen Minerba ini berpotensi menciptakan ketidak stabilannya kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat Babel, khususnya masyarakat yang menghidupkan perekonomiannya dari aktivitas tambang.
“Jadi aksi demo yang akan kami lakukan ini, tidak lain adalah tujuannya untuk meminta Pj. Gubernur Babel, Ridwan Djamaluddin untuk mundur dari jabatannya. Karena sejatinya menurut kami, beliau adalah orang yang tidak layak untuk memimpin Bangka Belitung,” kata Batara, kepada wartawan saat ditemui di Toboali, Minggu (5/3/23) siang.
Batara menjelaskan, aksi unjuk rasa yang akan dilakukan pada pekan depan tersebut diperkirakan akan melibatkan hingga ribuan orang masyarakat dari berbagai kabupaten, khususnya yang selama ini bekerja disektor tambang rakyat.
“Untuk peserta aksi nanti, tidak hanya dari Bangka Selatan saja, namun ada juga dari Belitung, Bangka Barat, dan wilayah-wilayah yang ada di Babel. Prediksi kita mungkin kurang lebih seribuan, mungkin bisa sampai dua ribuan lah,” jelasnya.
“Dan untuk aksi ini kita tidak mengajak masyarakat secara terbuka, tapi kalau ada masyarakat ingin sama-sama untuk berpartisipasi dalam menyuarakan aspirasinya, silahkan bergabung, dan ini adalah aliansi Masyarakat Bangka Belitung,” kata Batara.
Ia juga menjelaskan, bahwa inti dari reaksi masyarakat ini dipicu oleh kebijakan yang dirasa dapat mengusik sendi-sendi perekonomian masyarakat Babel. Khususnya masyarakat yang selama ini sudah terlibat dalam budaya pertambangan.
“Karena, sepanjang sejarah Bangka Belitung ini, kita belum pernah merasa sulitnya perekonomian seperti hari ini. Contohnya saja seperti kemarin-kemarin dengan harga timah di Babel ini turun, banyak masyarakat yang merasa sulit, apalagi dengan adanya pernyataan oleh Pj. Gubernur yang ingin menutup dan menata pertambangan ilegal, tapi tanpa solusi yang jelas. Itu artinya akan imbas ke masyarakat kecil yang hanya berpangku dengan tambang. Mau nafkahi keluarganya bagaimana? Apa solusinya,” sembur Batara.
Batara juga mengatakan, seharusnya Pj. Gubernur harus paham, karena kapasitas dia di Babel ini juga sebagai pemimpin daerah bukan sebagai hanya sebagai Dirjen Minerba.
“Seharusnya dia harus sadar diri, bahwa dia itu di sini sebagai Pj. Gubernur bukan sebagai Dirjen Minerba. Jadi tak usah mengurusi masalah pertambangan yang sudah menjadi kultur selama ini. Karena keseimbangan itu sudah terbentuk biar perekonomian di Babel bisa berjalan. Lebih baik urusi saja birokrasi saja ketimbang ngurusin pertambangan,” katanya.(red)
