HaluaNusantara.com
BANGKA BARAT — Tema HUT RI ke – 77 tahun 2022, ” Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat ” berkaitan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN ) pasca pandemi Covid – 19. Kendati APBD-nya masih dililit defisit, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tentu harus pulih dari keterpurukan ekonomi.
Untuk menyikapi hal itu, Ketua DPRD Bangka Barat Marudur Saragih mengatakan, misi peringatan HUT RI ke – 77 ini, Pemkab Bangka Barat harus melakukan loncatan yang luar biasa sampai tahun 2023 nanti.
” Harus ada loncatan itu artinya tidak biasa – biasa saja, harus ada yang luar biasa yang bisa kita berikan kepada pembangunan ini sehingga program pemerintah pusat dan daerah itu sinerginya jelas. Salah satunya isu ketahanan pangan, itu harus kita dukung di daerah,” ujar Marudur usai Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI, di Gedung Mahligai Betason 2, Selasa ( 16/8/2022 ).
Untuk pemulihan ekonomi menurut Marudur, Pemda harus melakukan inovasi dengan menggandeng dunia usaha, jangan hanya mengandalkan APBD yang sekarang ini sedang ” sakit “.
” Artinya dengan anggaran APBD ini tidak bisa mendukung secara total program – program kegiatan. Perlu kerja sama dengan pihak ketiga, misalkan melalui program – program bersama yang bisa menguatkan ekonomi masyarakat,” katanya.
Salah satu program pemulihan ekonomi pusat yang harus didukung daerah yakni ketahanan pangan, anggarannya sebesar 20 persen dialokasikan dari APBDes. Menurut Marudur, dalam hal ini Pemda harus mengadvokasi pemerintah desa agar program tersebut tepat sasaran dan misi pemulihan ekonomi bisa tercapai.
” Artinya tepat sasaran bertujuan untuk pemulihan ekonomi misinya harus sama. Jangan sampai tiap desa tujuannya berbeda – beda,” imbuhnya.
Disamping itu menurut Marudur, Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Bangka Barat harus ditingkatkan. Pemda harus mampu memaksimalkan pendapatan dari potensi – potensi yang ada dan tidak semata – mata mengandalkan APBD murni, apalagi Dana Alokasi Umum ( DAU ) dari pusat sudah berkurang.
” Sebenarnya potensinya sudah banyak. Pemerintah daerah tinggal membuat payung hukum yang tepat. Targetnya PAD kita tidak boleh dibawah 100 miliar. Karena tanpa PAD ini hanya mengandalkan APBD murni dengan DAU yang kurang, artinya susah untuk melakukan pembangunan infrastruktur,” cetus dia.
Politis PDI Perjuangan ini menambahkan, penyebab” sakitnya ” APBD Bangka Barat ada tiga hal, yakni DAU berkurang, PAD yang rendah dan belanja modal terlalu besar.
” Jadi APBD kita ini terkoreksinya cukup besar ya, pertama yang pasti DAU kita turun, kedua PAD kita rendah, ketiga belanja modal kita terlampau besar. Jadi struktur APBD ini harus betul – betul dipikirkan ke depan supaya tidak besar pengeluaran daripada pendapatan,” tukasnya. ( SK )
