HaluaNusantara.com
JAKARTA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan.
Kali ini penegasan disampaikan LaNyalla menerima audiensi Duta Maritim Indonesia di Ruang Kerja Ketua DPD RI, Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (12/8/2022).
Para Duta Maritim Indonesia pun berharap LaNyalla tak menyerah memperjuangkan Rancangan Undang-undang Daerah Kepulauan.
Hadir dalam audiensi Direktur Eksekutif Aspeksindo, Dr. Andi Fajar Asti, bersama 47 peserta Duta Maritim Indonesia. Sementara Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero.
Dijelaskan Andi Fajar Asti, Aspeksindo berterima kasih dengan Ketua DPD dan DPD RI yang telah menginisiasi RUU tentang Daerah Kepulauan. Sebab materi RUU Daerah Kepulauan menjawab kebutuhan-kebutuhan para nelayan dan masyarakat pesisir yang masih tertinggal.
Hal itu juga akan mempermudah para bupati dan Kepala Daerah dalam menyejahterakan masyarakatnya.
“Makanya kami berharap Pak Ketua terus memperjuangkan RUU Kepulauan daerah agar bisa disahkan,” ujar Andi Fajar Asti.
Ditambahkan oleh Andi, penyelenggaraan Duta Maritim Indonesia salah satunya bertujuan untuk mengkonkretkan pembangunan maritim di Indonesia. Langkahnya dengan menumbuhkan spirit maritim di kalangan milenial.
“Kami menginginkan agar literasi maritim menjadi gaya hidup milenial. Spirit maritim ini harus ditanamkan karena 2024 anak milenial menjadi penentu siapa kepemimpinan nasional. Sehingga nantinya kepemimpinan ke depan akan dikuasai orang yang punya perspektif maritim,” tukasnya.
Duta Maritim Indonesia terdiri dari putra-putri pilihan dari Sabang-Merauke yang pemilihannya dilaksanakan oleh Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo). Para finalis akan mengikuti beasiswa Sekolah Duta Maritim yang dilaksanakan pada 9-18 Agustus 2022 di Jakarta.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, sangat mengapresiasi kegiatan Duta Maritim Indonesia. Menurutnya, DPD RI selalu konsen pada persoalan maritim.
“Bukti nyatanya DPD RI sebagai inisiator RUU Daerah Kepulauan, meskipun masih macet di DPR RI. Makanya mari semua kita dorong bersama-sama, karena semua tahu kewenangan DPD RI terbatas, hanya menerima aspirasi dan mengusulkan. Tetapi eksekusinya adalah di DPR RI,” ucap dia.
Bagi LaNyalla, RUU Daerah Kepulauan akan mewadahi berbagai kepentingan dan permasalahan daerah kepulauan dalam rangka mengejar ketertinggalan pembangunan, teknologi dan sumber daya manusia, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat kepulauan.
“Bangsa Indonesia juga seharusnya kembali ke jati diri sebagai negara kepulauan yang besar, yang menjaga kehidupan, dan masa depan yang ada di laut,” ucapnya.
Kenapa RUU Daerah Kepulauan yang sebenarnya begitu penting bagi daerah tidak segera dibahas? Menurut LaNyalla, karena ada kepentingan oligarki di sana yang kemudian menghambatnya.
“Sejak amandemen Konstitusi 1999-2002, isi-isi pasal dalam UUD hasil amandemen justru merupakan penjabaran dari ideologi lain, yaitu liberalisme dan kapitalistik yang menjadikan oligarki semakin menguat,” tutur dia lagi.
Karena itu dirinya mendorong agenda besar untuk mengembalikan Pancasila ke dalam konstitusi. Sebab sejak Amandemen 1999-2002, cita-cita dan tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan, serta Pancasila sudah tidak tak nyambung dengan isi pasal-pasal di dalam konstitusi itu.
“Saya ajak para Duta Maritim Indonesia untuk meresonansikan gerakan kembali ke UUD 45 naskah asli ini supaya negara tak dikuasai oligarki. Setelah kita kembalikan, kemudian kita sempurnakan dengan cara adendum. Saya yakin hal ini akan menjawab semua persoalan yang terjadi pada bangsa ini. Karena memang sumber masalahnya ada di hulu, bukan di hilir,” ucap LaNyalla.
Sebelumnya LaNyalla juga menerima audiensi Yayasan Putera-Puteri Maritim Indonesia (PPMI) yang dipimpin oleh Laksda (Purn) Surya Wiranto. Yayasan PPMI seperti halnya Aspeksindo, juga menyelenggarakan kontes pencarian duta kemaritiman yang berasal dari para putra-putri seluruh Indonesia.(*)
