Agar Honorer Tetap Bekerja, Pemda Sedang Cari Solusi

redaksi
Img 20220729 Wa0103
Foto : Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming.

HaluaNusantara.com

BANGKA BARAT — Rencana penghapusan tenaga honorer atau Pegawai Harian Lepas ( PHL ) oleh Kemenpan RB menjadi dilema bagi Pemerintah Daerah. Jumlahnya yang mencapai ribuan tentu akan memicu tingginya angka pengangguran.

Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming mengatakan akan memperjuangkan nasib para honorer bersama Pj. Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin.

” Kita sudah ngobrol – ngobrol dengan Pak Pj. Gubernur, Pak Ridwan pada prinsipnya sama, kita akan sama – sama memperjuangkan tentang honorer ini. Kita juga berharap banyak dengan Pak Pj. karena beliau punya hubungan kuat di pusat. Artinya dia juga sedang mengupayakan seperti apa skema untuk para honorer itu,” ujar Bong Ming Ming di ruang kerjanya, Jum’at ( 29/7/2022 ) sore.

Menurut Bong Ming Ming, Pj. Gubernur telah berdiskusi perihal tenaga honorer dengan para bupati pada rapat koordinasi di Pemprov Babel, dan sedang mengupayakan agar 4.000 PHL di Pemprov semuanya bisa tetap bekerja.

Mantan anggota DPRD Provinsi Babel ini menambahkan, semua kabupaten/kota mempunyai semangat yang sama untuk menyusun skema yang tepat perihal tenaga honorer.

” Kemarin itu kita ketemu dengan beberapa kabupaten, Bupati Bangka Tengah, Belitung Timur dan Bangka Barat ngobrol – ngobrol, rencananya kita akan buat skema bersama antara Pj. Gubernur dengan semua bupati dan walikota di Bangka Belitung tentang honorer ini. Insya Allah keputusan itu bisa betul – betul bisa mengadvokasi kawan – kawan honorer,” cetus dia.

Saat ditanya apakah akan ada pengurangan, Bong Ming Ming mengatakan dirinya berharap semua honorer yang ada tetap bekerja, mengingat mereka semua merupakan tulang punggung keluarga.

Karena itu semua kabupaten/kota akan menyamakan persepsi untuk mencari skema yang paling tepat untuk masalah tersebut.

Wabup juga menegaskan tidak akan ada lagi penambahan PHL di Pemda Bangka Barat, kecuali memang dibutuhkan.

” Kalau bagi Pemda Bangka Barat sementara ini kan memang beban APBD kita tidak kuat untuk penambahan, terkecuali yang memang betul – betul sangat diperlukan baru kita akan melakukan penambahan. Kalau di luar itu mungkin tidak,” tandas Wabup. ( SK )

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: