HaluaNusantara – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Pangkalpinang Arnadi menerima keluhan nelayan Kampung Pangkalarang, Kota Pangkalpinang.
Disebutkan Arnadi, dirinya menerima vidio yang menunjukan aktivitas tambang timah ilegal diseputaran Ampui dan Pangkalarang yang menyebabkan pendangkalan dan mengganggu jalur para nelayan.
“Aktivitas tambang yang ada diseputaran Ampui dan Pangkalarang itu harus dihentikan dan ditindak dengan tegas,” ucap Arnadi, Jumat (7/3/2024).
“Aparat dan pihak terkait harus tegas menindak, pemerintah jangan sampai kalah dengan kepentingan segelintir orang yang mencari keuntungan serta menyebabkan kerusakan di seputaran Ampui dan Pangkalarang itu,” tegas Arnadi.
Aktifitas tersebut, lanjut Anggota Fraksi Gabungan Partai PKS dan PKB itu, jelas ilegal. Kota Pangkalpinang itu zona zero tambang. Tambang ilegal tersebut mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya nelayan yang ada di sana.
“Aktivitas itu sangat melanggar. Sudah sangat jelas, berdasarkan Perda pangkalpinang merupakan wilayah zero tambang. jJadi tidak ada peluang bagi penambang untuk menambang di Pangkalpinang. Terlebih sekarang sudah mengganggu jalur dan mendekati dermaga nelayan di Pangkalaraang,” papar Politisi Partai PKS itu.
“Oleh sebab itu, Kami minta pemerintah tidak takut untuk menindaknya. Pemerintah jangan tidur. Ambil tindakan tegas. Satpol PP jangan pura pura tidak tahu. Jalankan tugasnya sebagai penegak Perda, jangan diam saja. Kejadian ini sudah berlangsung lama, Mustahil pemerintah tidak mampu sama sekali menegakkan pelanggaran yang terjadi terhadap aturan yang di buat sendiri,” pungkasnya.
Sementara itu, salah seorang nelayan yang enggan namanya disebut dalam pemberitaan mengungapkan keresahannya dalam vidio yang berdurasi 1 menit yang dikirimkan kepada Arnadi.
“Tolong Pak, ini kami nelayan sangat terganggu dengan aktivitas tambang ini. Ini jaraknya cuma 10 meter dari dermaga kami para nelayan,” ucapnya dalam vidio tersebut.
“Pemerintah tutup mata, katanya Pangkalpinang zero tambang tapi lihat ini sudah sangat lama beroperasi malah adem ayem tanpa tindakan, kemana pemerintah,” tambahnya.
Sungai, lanjutnya, disaat surut sangat susah untuk melewati jalur karena kondisi sungai sangat dangkal.
“Kami susah untuk melaut, terlebih saat kondisi surut sungai dangkal kami tidak bisa lewat. Mana pemerintah ini, tutup mata tutup telinga tanpa tindakan apa-apa tambang semakin mengganggu kami para nelayan untuk menangkap ikan,” keluhnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Pangkalpinang sampai dengan berita ini diterbitkan masih dalam upaya konfirmasi. (JP)
