HaluaNusantara.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) hadiri rapat koordinasi dalam rangka pengendalian inflasi tahun 2024 oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui zoom meeting dari Smart Room Center (SRC) Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin, (13/5/2024).
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian sampaikan bahwa BPS mengeluarkan rilis perkembangan tentang inflasi Indonesia pada bulan April 2024 yaitu di angka 3%, hal ini turun dari 3,5 persen dari tahun ke tahun 2023 dan 2024.
“Kemudian yang menarik inflasi dari bulan ke bulan dari bulan ke bulan dari bulan Maret ke bulan April itu terjadi penurunan yang sangat signifikan dari 0,5 persen ke angka 0,25 persen. Selama ini kita lihat makanan, minuman, dan tembakau menjadi minus 0,3 persen dan sektor yang mengalami kenaikan utama ialah transportasi udara. Kemungkinan pada saat lalu pada bulan April ada mudik dan arus balik yang cukup besar, ini cukup berpengaruh,” ujar Tito.
Pihaknya minta Kementerian Perhubungan untuk koordinasi dengan seluruh Airlines agar ketika jumlah penumpang tinggi loading, factor passenger tinggi.
“Jangan mengambil harga tinggi dan acuan pemerintah tertinggi itu akan berdampak inflasi, dan ini terbukti kita lihat sektor transportasi menyumbang 0,93 persen tertinggi dari 0,25 persen. Rekan-rekan sekalian meskipun demikian, kita bersyukur bahwa angka ini relatif terkendali dan masih rentang target pemerintah pusat tahun ini inflasi kita di 2,5 persen plus minus 1 persen,” harapnya.
Tito menegaskan, hal ini artinya antara 1,5 persen terendah dan tertinggi ialah di angka 3,5 persen. Angka 3 persen masih angka sangat bisa terkendali artinya terjadi stabilitas harga barang dan jasa, kenaikan yang masih bisa dijangkau oleh masyarakat.
“Meskipun, itu namanya kenaikan tapi yang sering kali kita bahas bahwa Indonesia tidak pernah mencapai target minus-minus angka minus investasinya minus devaluasi ke deflasi karena kita negara bukan hanya negara konsumen seperti di Singapura,” tegasnya.
Menurutnya, kita negara produsen karena ada petani, ada nelayan, ada pabrik-pabrik dan lain-lain. Kalau terinflasi maka mereka akan terpukul harganya, sehingga harga semua turun otomatis untuk menutup operasional saja mungkin agak sulit, apalagi mau mendapatkan untung sehingga kita perlu mencari keseimbangan antara poin diantara terjangkau dan ada barangnya dan kemudian ada produsen yang masih bisa mendapatkan keuntungan kita menjaga di angka 1 setengah sampai dengan 3,5 persen.
“Namun, angka ini tidak menggambarkan tidak semua daerah adalah angka agregat atau rata-rata daerah karna BPS setiap bulan melakukan pemantauan harga semua daerah karna BPS memiliki cabang di semua kabupaten kota dan itu instrumen paling utama untuk mendapatkan data selain bulanan juga kita sudah meminta kepada BPS untuk mengeluarkan standar atau patokan karena data BPS sendiri menjadi dasar bagi kita untuk melakukan pengendalian inflasi langkah-langkah apa yang kita kerjakan di daerah mana yang tertinggi dan terendah,” jelasnya.
Sehingga, pihaknya bisa tahu komoditas mana yang menjadi penyebab pendukung yang menyebabkan inflasi sehingga perhatian bisa ke arah itu sebagaimana data-datanya.
“Yang tertinggi inflasi di daerah seperti di Minahasa Selatan 7,56 persen. Kita memiliki data lengkap semua daerah dan terima kasih kepada daerah dibawah angka 3 persen dan yang paling terendah yaitu kabupaten Belitung Timur dan terima kasih pak Pj Bangka Belitung. Dua angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi menggambarkan dinamika yang paling utama, indikator utama pengendalian ekonomi Indonesia dan kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ekonomi kita di angka 5,11 persen tertinggi dalam tahapan pemerintahan bapak presiden Jokowi ditahap yang kedua ini,” kata Tito.
Tito menyebut 5,11 persen tertinggi sejak dua tahun terakhir, pada saat Di G-20 urutan nomor dua setelah negara Cina. Hal ini merupakan data yang sangat bagus dan sangat menjadi sorotan dunia. (***)
