Tekan Defisit, DPRD Babar Ikut Berhemat

HaluaNusantara.com

BANGKA BARAT — Kebijakan Umum Perubahan APBD Bangka Barat tahun anggaran 2023 memproyeksikan pendapatan sebesar Rp998,567 miliar dari angka sebelumnya Rp890,150 miliar atau bertambah sebesar Rp108,416 miliar.

Angka tersebut terdiri dari PAD diproyeksikan sebesar Rp73,407 miliar dan pendapatan transfer sebesar
Rp914, 034 M. Keuangan Bangka Barat juga masih dihantui defisit sebesar
Rp102,291 miliar.

Ketua DPRD Bangka Barat Marudur Saragih mengatakan, berkurangnya Dana Alokasi Umum ( DAU ) setiap tahunnya dari Kementerian Keuangan menjadi salah satu penyebab APBD Bangka Barat terus mengalami defisit.

“Dengan DAU itu berkurang otomatis APBD kita mengecil. Nah kalau DAU-nya meningkat berarti defisitnya berkurang,” ujar Marudur saat diwawancarai usai rapat paripurna penyampaian KUPA PPAS Bangka Barat tahun anggaran 2023, di Gedung Mahligai Betason 2, Senin ( 31/7 ).

Karena itu Marudur menyarankan agar semua pihak melakukan efisiensi anggaran. Bahkan untuk menekan angka defisit, DPRD pun ikut “mengencangkan ikat pinggang” atau berhemat dengan cara mengurangi anggaran kunjungan kerja.

“Salah satunya belanja harus dikurangi, artinya efisiensi perlu dilakukan. Program prioritas tetap berjalan tapi kita mengurangi program – program non prioritas. Khusus di DPRD juga sudah mengurangi anggaran kunjungan kerja, salah satu bentuk kepedulian kami kepada pemerintah daerah mengurangi defisit, OPD yang lain juga begitu,” terang dia.

Ditegaskan Marudur, cara lainnya untuk menekan defisit, Pemda harus meningkatkan pendapatan lainnya, terutama Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), apalagi sebenarnya potensi sumber pendapatan di Bangka Barat ini cukup banyak, diantaranya pajak usaha burung walet yang hingga saat ini belum digali secara maksimal.

“Harapan kami PAD itu makin tinggi. PAD itu sebagai sumber penghasilan daerah karena sumber potensi kita cukup banyak yang harus kita gali, contohnya retribusi walet yang sampai hari ini belum, air tanah juga itu kan perlu kita gali. Itu tugas pemerintah daerah nanti untuk meningkatkan PAD. Walet itu harusnya diprioritaskan supaya mereka juga memberikan kontribusi,” ucap Marudur.

Di lain pihak, Bupati Bangka Barat H. Sukirman mengatakan, Pemkab akan membentuk tim untuk mendongkrak PAD dengan memaksimalkan pendapatan dari sumber – sumber yang potensial, diantaranya usaha sarang burung walet dan tambak udang.

Sementara itu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Bangka Barat Abimanyu mengatakan, berkurangnya kucuran Dana Alokasi Umum ( DAU ) dari pusat sudah dimulai sejak pandemi Covid – 19 lalu, tapi hingga saat ini tidak kunjung kembali normal.

“DAU kita itu semenjak sebelum Covid itu diangka 490, tapi setelah Covid ini ( turun ) sekitar 430 miliar sampai sekarang belum ke normal. Jadi salah satu sumber dana kita berkurang. Kemudian yang baru ini ada DAU sudah ditentukan kegunaannya. Jadi 430 miliar sudah ditentukan penggunaannya, kita tidak bisa lagi untuk kegiatan lain,” kata Abimanyu.

Karena itu menurut dia untuk menyiasatinya Pemda Bangka Barat harus berupaya mendongkrak pendapatan dari sumber lainnya agar defisit dapat ditekan. Penggunaan anggaran juga harus dilakukan dengan efisien, caranya belanja harus dikurangi.

“Mau tidak mau sebenarnya kita harus mendongkrak pendapatan lain, termasuk PAD, tapi PAD kita belum bisa menyumbang banyak. Nah mau tidak mau belanja harus diefisienkan lagi untuk menyeimbangkannya. Tapi PAD kita ( setiap tahun ) cenderung naik walaupun tidak signifikan,” terang Abimanyu. ( SK )