HaluaNusantara.com
KOBA – Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, didampingi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah beserta jajarannya bersilaturahmi dengan para nelayan Pantai Sampur, Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalanbaru, bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sampur, Minggu (11/06/2023).
Pada kesempatan ini Algafry meninjau langsung kondisi pendangkalan laut di dermaga kapal TPI Sampur serta alur sungai yang mendangkal akibat faktor alam. Selain itu, Bupati Bangka Tengah ini menyempatkan untuk mendengarkan keluhan masyarakat terkait aktivitas penambangan timah dengan Kapal Isap Produksi (KIP) yang mengganggu alur nelayan.
Dikatakan Algafry bahwa apapun yang menjadi persoalan masyarakat, maka menjadi persoalan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Pemkab Bateng).
“Memang ada beberapa hal yang harus dibenahi dan perbaiki, tetapi tidak bisa langsung jadi, ada tahapan dan prosesnya. Saya juga minta agar masyarakat bisa memahami hal tersebut,” ucapnya.
Dengan serius, semua masukan dan keluhan nelayan didengarkan oleh Bupati dan OPD terkait. Bupati mengatakan hal ini akan menjadi skala prioritas Pemkab Bateng, terutama masalah pendangkalan yang mengakibatkan nelayan harus berjalan hingga 1 Km untuk pergi ke laut.
“Para nelayan harus berjalan hingga 1 Km. Kita sebagai pemerintah merasa zalim kalau kita sampai tidak membantu masyarakat. Kalau mereka tidak kerja, maka kita tidak bisa mengonsumsi ikan dengan mudah, sedangkan ini adalah sumber protein penting bagi masyarakat selain juga kepentingan perekonomian,” ucapnya.
Dalam menanggapi permasalahan ini, dikatakan Algafry bahwa dirinya akan segera menghadap Pj. Gubernur Bangka Belitung untuk membahasnya.
“Kemudian untuk masalah KIP, sejauh yang saya lihat, kita harus berjalan sesuai aturan dan PT. Timah memang memiliki izin. Tapi kaidah dan aturan tetap harus diikuti, jangan sampai masyarakat nelayan dan PT. Timah tidak ada komunikasi,” tambahnya.
Ditemui di tempat yang sama, Kades Kebintik, Edi Ermanto, mengatakan masyarakat sudah menunggu kesempatan untuk bisa menyampaikan keluhan kepada Bupati.
“Ada beberapa yang disampaikan, seperti masalah jalan dan kedangkalan pantai. Untuk masalah jalan ini sudah lama kami tunggu karena untuk memudahkan akses masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan,” ucapnya.
Dikatakan Edi bahwa masalah kedangkalan pantai mengakibatkan daya angkut hasil laut yang terlalu jauh dari tempat penimbangan atau TPI menyebabkan masyarakat nelayan kesusahan.
“Dengan kehadiran Bupati, kita ingin ada tindak lanjut untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk
KIP harus berjalan sesuai aturan, jangan tiba-tiba masuk, tanpa ada pemberitahuan ke masyarakat, baik ke perangkat desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kebintik,” tutup Edi. (**)
