Buka Workshop Evaluasi Keuangan, Ini Pesan Sekda Bangka Barat

HaluaNusantara.com

BANGKA BARAT — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) perwakilan Provinsi Bangka Belitung menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Graha Aparatur, Kompleks Perkantoran Terpadu Pemkab Bangka Barat di Muntok, Senin ( 8/5/2023 ).

Acara dibuka Sekretaris Daerah Bangka Barat Muhammad Soleh dan dihadiri antara lain, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Faeshol Cahyo Nugroho.

Sekda Muhammad Soleh dalam sambutannya mengatakan, saat ini desa menjadi bagian yang penting dan telah diberikan amanah oleh pemerintah untuk mengelola keuangannya sendiri.

Pemerintah mengucurkan Dana Desa ( DD ) yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa ( ADD ), yang bersumber dari APBD minimal sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH).

“Makanya pemerintah desa harus mampu mengelola keuangan dari Dana Desa, ADD dan lainnya dengan baik, transparan dan akuntabel agar bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan desa,” ujar Soleh.

Dia juga minta agar para peserta workshop yang terdiri dari para camat, kepala desa, anggota BPD serta pihak terkait lainnya mengikuti kegiatan dengan seksama agar semua yang disampaikan narasumber dapat menjadi hal yang bermanfaat untuk kinerja ke depan.

Sementara itu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Faeshol Cahyo Nugroho mengatakan, tema workshop kali ini “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa yang Berkelanjutan”.

Menurutnya tema tersebut sejalan dengan harapan Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar penyaluran Dana Desa benar-benar efektif dan berdampak signifikan pada desa, terutama dalam percepatan ekonomi produktif, menggerakan industri di pedesaan dan mengurangi kemiskinan desa.

“Tujuan dari dilaksanakannya workshop adalah untuk meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah daerah, kecamatan dan khususnya perangkat desa, dalam mengelola DD sesuai yang diprioritaskan pemerintah,” jelasnya.

Prioritas yang dimaksud menurut dia yakni, Bantuan Langsung Tunai, Ketahanan Pangan dan earmarking ( alokasi ) untuk penanganan Covid-19 di desa.

“Selain itu, tujuan dari workshop adaiah untuk memberikan rekomendasi strategis atas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa serta memperoleh informasi mengenai pengelolaan DD dan pemanfaatan hasil pembangunan desa, baik pada tingkat kabupaten maupun desa,” terang Faeshol Cahyo Nugroho.

Ditambahkannya dengan dilaksanakannya workshop ini diharapkan dapat mendorong agar pengelolaan DD lebih transparan dan akuntabel, mengingat BPKP berperan dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan Dana Desa baik dari sisi assurance ( jaminan ) maupun konsultasi. ( SK )