Penulis : Ruuds
HaluaNusantara.com
SUNGAILIAT-Jika dulu selalu ada sosialisasi dalam setiap rencana operasi Kapal Isap Produksi (KIP) Mitra PT. Timah maupun swasta, saat ini etika tersebut sepertinya mulai disepelekan. Entah merasa dibekingi atau sudah kongkalikong dengan kelompok oknum panitia, saat ini KIP yang masuk kawasan laut Matras Kabupaten Bangka sudah main Selonong Boy
Demikian diungkapkan Kepala Lingkungan (Kaling) dan para RT Lingkungan Matras Sungailiat, dalam pers konference Jumat (19/9/22) di Pantai Matras. Dalam kesempatan yang dihadiri oleh Indra kelaku Ketua RT I, Sugandi ketua RT II, Edi Sunaria ketua RT IV, Iwan Ketua RT V, Nazuardi Ketua RT VI dan Anggi Mesya Kaling Matras tersebut, kompak mengatakan bahwa saat ini Mitra PT. Timah pemilik KIP sudah mulai abai akan etika. Hal ini sendiri berdasarkan pantauan para Ketua RT dan Kaling di perairan Matras ini, telah masuk beberapa KIP tanpa ada sosialisasi.
“Jadi dulu etika nya, setiap KIP baik itu Mitra PT. Timah maupun KIP IUP Swasta, ada yang namanya sosialisasi terlebih dahulu. Menemui kitaasyarakat, bicara soal kompensasi termasuk ada yang namanya uang Lego Jangkaran atau uang penjangkaran. Dana tersebut diberikan ke seluruh warga melalui Kepala Lingkungan atau Lurahnya. Nah saat ini kami tau ada beberapa KIP yang masuk main selonong boy saja di laut Matras ini. Seolah tidak menghargai kami warga Matras. Mereka lupa dulu ramai ditolak warga. Masa harus pakai penolakan dulu baru pamit. Apa merasa sudah menitipkan kepada oknum-oknum. Kami mendata itu ada lebih dari 2 KIP yang baru masuk. Dan kami masih menunggu adab nya,” terang Kaling Matras kepada sejumlah wartawan yang diundang pers konference Jumat Sore.
Para ketua RT pun menambahkan bahwa pihaknya meminta PT. Timah menegur sikap mitra yang asal Selonong tersebut. Dan ini juga menjadi alasan mendasar para ketua RT dan Kaling Matras meminta kepada pihak PT. Timah untuk mengatur ulang tata cara sosialisasi dan penyaluran dana kompensasi KIP dari aktifitas penambangan tersebut.
“Maka dari itu lah kami meminta agar tata cara penyaluran dana kompensasi KIP tersebut ditata ulang dengan semangat transparansi. Jangan lagi pakai gaya lama, panitia bentuk sendiri, usul sendiri menentukan pembagian sendiri sampai tunjuk penasehat sendiri. Kita tidak ingin ada lagi yang seperti itu. Dan kita minta PT. Timah tegur itu KIP yang tidak mengindahkan tata krama,” oceh Indra Ketua RT I.
“Kita ini di Indonesia. Ada tata krama dan etika kalau masuk dan kerja apalagi mengambil sumberdaya di suatu wilayah. Ada lah permisinya, sosialisasi, kerjanya apa? mekanismenya apa? Kompensasinya bagaimana? Kalau sudah ramai nanti baru ujug ujug datang sosialisasi, janji ini janji itu. Jejak digitalnya masih banyak itu bagaimana dulu KIP itu ditolak di sini (Matras-red). Setelah pintu dibuka terus main selonong boy. Tolong ditegur itu pak Dirut Timah,” tambahnya.
Terkait hal ini wartawan masih belum mendapatkan konfirmasi dari pihak PT. Timah. Namun sebelumnya Direktur Utama PT. Timah Tbk, Achmad Ardianto mengambil langkah menghentikan penyaluran dana kompensasi dari KIP Mitra PT. Timah tersebut untuk sementara waktu. Hal ini menyusul ramainya pemberitaan terkait carut marut pembagian dan penyaluran dana kompensasi tersebut ke masyarakat, yang ditenggarai banyak bocor ke kantong yang tidak sesuai kapasitasnya.
