BANGKA BARAT — Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Bangka Barat, Abimanyu membantah kabar penghapusan uang saku perjalanan dinas luar bagi PNS, atau yang biasa disebut SPPD ( Surat Perintah Perjalanan Dinas ).
Menurut Abimanyu, SPPD tidak dihapus, melainkan penggunaannya dilakukan lebih efisien, misalnya anggarannya dikurangi dan diutamakan untuk dinas luar yang penting – penting saja.
” SPPD bukan dihapus, diefisienkan lah.
Anggarannya dikurangi dan juga dinas luar yang penting yang dilaksanakan,” ujar Abimanyu usai rapat paripurna di Gedung Mahligai Betason 2, Kantor DPRD Bangka Barat, Selasa ( 9/8/2022 ) sore.
Begitu pula dengan kabar rencana penghapusan Tambahan Penghasilan Pegawai ( TPP ) bagi PNS Bangka Barat juga ditepis Abimanyu.
” TPP nggak juga, belum ada kesitu ( dipangkas),” tandasnya.
Langkah Pemda mengambil langkah efisiensi uang saku untuk perjalanan dinas luar menurut Abimanyu, disebabkan masalah refocusing anggaran serta dalam rangka penanggulangan defisit APBD yang masih menghantui.
Menyoal kondisi keuangan Pemkab Bangka Barat saat ini, Abimanyu mengatakan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( KUPA PPAS ) 2022 masih dalam pembahasan di DPRD. Ia berharap setelah itu masalah refocusing bisa teratasi.
” Sekarang kan masih pembahasan KUPA 2022 ini, mudah – mudahan masalah refocusing anggaran itu teratasi,” cetusnya.
Begitu pula dengan anggaran proyek pembangunan lanjutan sport hall di Desa Air Limau, menurut Abimanyu juga masih dibahas dalam KUPA PPAS 2022. Anggarannnya pun bersumber dari APBD, tidak ada Dana Bantuan ( DABA ) dari provinsi.
” Jadi terkait anggaran sport hall, ini masih dalam pembahasan KUPA juga, tergantung pembahasan nanti lah. Sumber anggarannya mungkin kita ke APBD, nggak ada DABA, itu kan untuk stadion, sport hall nggak ada,” ungkapnya.
Diakui Abimanyu, sumber pendapatan terbesar Kabupaten Bangka Barat masih berasal dari dana transfer pusat. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), sumber terbesarnya
dari Pajak Penerangan Jalan ( PPJ ).
” Kalau secara keseluruhan dana transfer seperti DAU, dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam, itu yang terbesar,” tandas Abimanyu. ( SK )
