Hadiri Seminar Perencanaan Pembangunan Daerah, Ini Harapan Herman Suhadi

redaksi
Fb Img 1648718862567

HaluaNusantara.com

Belitung, HN –– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Herman Suhadi, S. Sos, berharap, Arah perencanaan pembangunan Daerah dapat dilakukan secara terencana, terukur dan representatif, sehingga terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan di masyarakat.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Herman Suhadi, S. Sos, Saat menyampaikan paparan pada acara Seminar Arah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2026, di gedung Pertemuan dan serba guna Kabupaten Belitung, Rabu (30/03/2022).

Kegiatan yang di buka secara resmi oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman, dan dihadiri unsur forkopimda Bangka belitung, Sekretaris DPRD Babel M. Haris, AR. AP, kepala OPD Provinsi kepulauan Bangka Belitung, stakeholder beserta tamu undangan.

Politisi PDI-P ini menambahkan, tiga Peran dan fungsi DPRD dalam Pemerintahan Daerah, antara lain, pertama, Legislasi Pembentukan Perda, kedua, anggaran dan fungsi DPRD yang ketiga, yakni Pengawasan.

“DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan porsi yang seimbang, setara dan sejajar dengan kepala daerah “, ungkapnya.

Selain itu, DPRD merupakan rekan  kerja kepala daerah yang memberikan konsep check and balances dalam pemerintahan daerah.

“memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis, akuntabel, berkeadilan dan mengedepankan persatuan”, terangnya.

Dalam mengahadapi Tantangan pembangunan kedepan, maka, diharapkan, untuk terus melakukan peningkatan kualitas SDM aparatur, koordinasi antar stakeholder, sinkronisasi peraturan dan perundangan, serta bijak dalam pemanfaatan dan pengelolaan SDA, Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja.

“Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien mengedepankan kesejahteraan rakyat”, tutupnya. (Red)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: